Asuransi Kesehatan Swasta Vs BPJS, Pilih Mana?

Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah kabar gembira untuk kita semua. Tidak hanya melayani para PNS, pensiunan PNS, TNI/Polri, kini semua orang pun bisa menikmati fasilitas BPJS Kesehatan ini.

Sejak awal tahun 2014 asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan beralih menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di dalamnya terbagi menjadi dua segmen, yakni BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Petugas menyortir kartu BPJS kesehatan warga binaan Sosial (WBS) pada acara penyerahan kartu BPJS Kesehatan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (24/4).
BPJS Kesehatan berasal dari Asuransi Kesehatan (Askes), sedangkan BPJS Ketenagakerjaan peralihan dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). BPJS Kesehatan saat ini menggunakan sistem Indonesia Case Based Groups atau INA CBG’s, sehingga lebih terstruktur dan memiliki standar tersendiri.

Sebenarnya, seberapa besar peran BPJS bagi masyarakat? Bagi pegawai negeri mungkin memang wajib memiliki BPJS. Namun, mereka sebagai pegawai swasta belum tentu berpikir hal yang sama, terutama mereka yang berkantong tebal dan memiliki asuransi kesehatan swasta.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Julian Noor masih menilai BPJS Kesehatan lemah terhadap pelayanan. “Belum cocok untuk gaya hidup kaum elite,” katanya. Masyarakat menengah ke atas masih belum bisa untuk dipaksa mengikuti alur klaim dari BPJS. Mereka tidak terbiasa untuk mengantre atau memberikan bukti klaim yang saat ini tengah digunakan BPJS dalam sistemnya. Bersusah payah ketika berobat tidak ada dalam persepsi mereka.

Seperti yang dialami Astrika Yuanita, asisten manager di salah satu perusahaan swasta. Ia mengaku saat ini tidak memiliki BPJS. “Belum sempat mengurusnya,” ujar perempuan yang akrab disapa Tika ini. Dia saat ini memiliki asuransi kesehatan dari dua bank swasta. Asuransi pertama untuk rawat jalan dan lainnya rawat inap. Keduanya merupakan fasilitas yang diberikan kantor tempatnya bekerja. Dengan dua jenis asuransi tersebut dirasa cukup baginya. Apalagi keduanya berlaku untuk pribadi hingga dua orang anak.

Perempuan yang masih melajang ini juga belum terlalu paham mengenai BPJS Kesehatan. Namun kantornya sudah memberikan Jamsostek sebelum beralih ke BPJS. Tetapi dia memang berniat mengurus BPJS Kesehatan sebagai warga negara yang baik.

Selain itu, perempuan berusia 27 tahun ini juga selalu menjaga pola hidupnya agar tidak mudah jatuh sakit. Terlebih, sakit merupakan musibah yang bisa datang sewaktu-waktu. Tentu harus mempersiapkan hal tersebut.

Sementara Yuyun Pramita yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu instansi pemerintahan sudah memiliki BPJS Kesehatan. “Dulu pakai Askes dan peserta Askes langsung otomatis beralih,” kata Yuyun.

Peralihan ini pada awalnya memang membuat bingung saat berobat tapi saat ini sudah tidak. Namun antrean panjang masih menjadi permasalahan yang berlum teratasi oleh pemerintah.

Selain BPJS Kesehatan, Yuyun juga menggunakan asuransi swasta. Hal ini untuk membantu menambal yang tidak bisa ditangani Askes. Ada beberapa obat-obatan dan tindakan medis yang tidak bisa dibayar dengan Askes atau BPJS Kesehatan. Untuk itu Yuyun dan keluarga menggunakan asuransi swasta untuk menutupinya.

Asuransi memang digunakan untuk kondisi darurat sehingga tidak terlalu berat ketika membayar. Untuk preminya, Yuyun juga tidak mengambil jumlah yang terlalu besar agar tidak memberatkan keuangan keluarga. Sebab dia masih harus membayar beberapa cicilan dan asuransi pendidikan.

***
Ada Plus Minus

Perencana keuangan dari Tata Dana Consulting, Diana Sandjaja CFP, menilai BPJS adalah program yang sangat baik dari pemerintah. Kendati masih mematok premi, besarannya tetap lebih murah. ”Jika dibandingkan dengan premi dari asuransi kesehatan swasta tentu premi BPJS sangat murah,” ujarnya.

Yang menarik adalah semua orang dari berbagai umur dengan riwayat penyakit apa pun bisa ikut BPJS alias tidak ada seleksi. Sedangkan asuransi kesehatan swasta pasti menyesuaikan antara umur dan riwayat penyakit. Atau bisa-bisa ditolak atau dikecualikan klaim penyakitnya jika sudah ada riwayat.

Ia menambahkan BPJS adalah program perlindungan kesehatan dari pemerintah yang dibuat agar masyarakat yang selama ini tidak bisa memiliki asuransi kesehatan akibat ekonomi lemah atau pekerja sektor informal pun sekarang bisa menjadi peserta BPJS. “Jadi yang tidak punya asuransi kesehatan, sebaiknya ikut BPJS,” sarannya.

Menurut Diana, BPJS bisa saja menguntungkan masyarakat, tergantung kesiapan pemerintah dalam memfasilitasi program BPJS ini. Dalam artian, dokter klinik yang kompeten, obat yang tersedia cukup dan lainnya. “BPJS ini tidak merugikan masyarakat,” tambahnya.

Namun, selain memiliki kelebihan, BPJS juga memiliki kekurangan. Masyarakat yang terbiasa langsung ke rumah sakit, diwajibkan ke klinik atau puskesmas dahulu. ”Pasti mereka merasa harus bolak-balik. Belum lagi jika obat diresepkan hanya 10 hari, tidak bisa ke spesialis lebih dari satu dalam satu hari dan lainnya . Nah aturan-aturan prosedur yang membuat masyarakat lebih ribet,” ujar Diana.

Sementara asuransi kesehatan swasta saat ini ada yang berdiri sendiri serta ada yang rider dari asuransi jiwa. Bentuk proteksi ada yang dibuat per item seperti dari segi dokter, kamar, atau lab. Ada yang bisa langsung ditagih sesuai tagihan rumah sakit dengan plafon tertentu, ada yang cuma satunan harian saja. Pilihlah yang sesuai kebutuhan. Idealnya yang sesuai tagihan rumah sakit saja.

Selain itu, asuransi swasta preminya lebih tinggi, serta ada seleksi. Jika ada kumpulan baru bisa mengambil klaim rawat jalan. Kalau individu, tidak bisa klaim rawat jalan. Asuransi kesehatan swasta juga tergantung program yang diambil. “Minusnya premi lumayan tinggi, ada seleksi, ada batasan,” jelasnya.

Jadi lebih menguntungkan mana, BPJS atau asuransi kesehatan swasta? ”Tergantung kemampuan,” kata Diana.

Kalau memang mampu, lebih baik ambil yang swasta tapi rawat jalan biaya sendiri. Terlebih jika askes swasta itu berkelas premium yang berarti cakupan proteksinya lebih tinggi ketimbang BPJS. ”Tapi kalau kurang mampu atau menengah punya BPJS dan swasta yang sesuai kemampuan masih lebih baik. Bisa ada koordinasi maanfaat antara asuransi kesehatan swasta dan BPJS,” lanjut dia.

Lantas, bagaimanakah yang ideal? BPJS saja, askes swasta, atau keduanya? Menurut Diana, jika asuransi kesehatan swasta sudah full cover, tidak perlu lagi memiliki BPJS. Terlebih, bila prosedur dan provider BPJS belum sesuai dengan keinginan. ”Tapi jika asuransi kesehatannya masih nanggung, lebih baik tambah BPJS.”

Dan, bila memilih untuk memakai BPJS saja, kita dipastikan harus rela antre dan mengikuti prosedur. “Namun, jika dilihat dari premi dan manfaatnya, BPJS merupakan pilihan terbaik,” tambahnya.

Jangan Asal Comot

Untuk menentukan asuransi kesehatan yang pas untuk kita, swasta atau milik pemerintah, ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Pilih dengan cermat agar tidak kecewa di kemudian hari:

* Pastikan tahu batasan-batasan jaminan

* Pilih yang sesuai tagihan

* Pilih yang cashless

* Pilih rumah sakit provider yang sesuai dengan rumah sakit yang biasa kita datangi atau dekat rumah.

Republika Online, Tuesday, 09 September 2014
rep:desy susilawati/nora azizah ed: endah hapsari
link ; http://www.republika.co.id/berita/koran/leasure/14/09/09/nbmmcc16-askes-swasta-vs-bpjs-pilih-mana

Anak boleh banyak, risiko kesehatan tetap terjaga

(Dikutip dari KONTAN)

Mayoritas masyarakat Indonesia tentu masih ingat betapa gegap gempitanya gerakan Keluarga Berencana (KB) di zaman Orde Baru. Rezim otoriter itu bahkan menurunkan kekuatan militer untuk mendorong masyarakat, terutama kelompok PNS/TNI/Polri yang telah berkeluarga untuk memakai kontrasepsi.

Semboyan “dua anak cukup” sangat akrab di keseharian masyarakat kita. Anak sedikit kemudian diidentikkan dengan kualitas hidup yang lebih baik. Dari segi kebutuhan dana pendidikan dan kesehatan, misalnya, akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan keluarga beranak lima orang.

Namun, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menganut prinsip banyak anak banyak rezeki. Dus, alih-alih ikut program KB, mereka hepi-hepi saja memiliki anak lebih dari dua.

Yang menjadi persoalan, bagaimana dengan manajemen dana kesehatan keluarga beranak lebih dari dua? Bagi keluarga PNS, masalah dana kesehatan relatif tidak menjadi persoalan. Begitu juga bagi keluarga yang suami atau istrinya bekerja di perusahaan dengan sistem jaminan kesehatan yang memadai hingga anak lebih dari dua.

Dalam kamus perencanaan keuangan yang sehat, dana kesehatan wajib ada. Risiko kesehatan selalu mengintai, terlebih di tengah lingkungan hidup yang kian polutif. Dalam perencanaan keuangan yang ideal, pengelolaan risiko kesehatan tidak sekadar masalah pendanaan. “Tapi, meliputi juga upaya pencegahan dengan menerapkan gaya hidup sehat, makan makanan bergizi, ikut imunisasi, dan sebagainya,” kata Budi Raharjo, perencana keuangan OneShildt Financial Planning.

Upaya preventif kerap dilupakan oleh orang. Alhasil, acapkali orang terjebak membeli banyak asuransi kesehatan namun menjalankan gaya hidup yang tidak sehat.
Wajib punya asuransi?

Setelah upaya pencegahan Anda lakukan, masalah ketersediaan dana untuk berobat juga perlu dipikirkan. Budi menyebut, pengelolaan risiko kesehatan dari sisi finansial bisa Anda tempuh melalui dua cara. Pertama, menyediakan dana darurat khusus untuk masalah kesehatan keluarga. Kedua, melengkapi proteksi kesehatan keluarga dengan asuransi kesehatan sesuai kebutuhan.

Ah, ujung-ujungnya duit, dong? Mungkin begitu seloroh Anda. Tapi, mau terima atau tidak, faktanya biaya sakit memang mahal di negeri ini. “Sakit rawat jalan saja, biayanya bisa ratusan ribu rupiah, apalagi kalau sampai opname di rumahsakit,” kata Diana Sandjaja, perencana keuangan dari Tatadana Consulting. Dus, memiliki asuransi kesehatan wajib hukumnya.

Nah, jadi persoalan jika dalam keluarga beranak banyak, hanya dua atau tiga anak saja yang ditanggung oleh pemberi kerja. Bagaimana dengan jaminan kesehatan untuk anak keempat, kelima, dan seterusnya? Kebutuhan dana darurat kesehatan maupun premi asuransi bisa-bisa melampaui kemampuan kocek keluarga. “Jika anak tidak punya asuransi kesehatan dari perusahaan, orangtuanya harus siap menjadi perusahaan asuransi bagi anaknya itu,” ujar Diana.

Lantas, bagaimana jurus yang bisa kita tempuh agar semua anak kita mendapatkan jaminan kesehatan juga? Berikut saran dari para financial planner:

Dana darurat

Keuangan yang sehat harus mengalokasikan sebagian penghasilan ke dalam pos dana darurat. Tujuan utama pos ini adalah sebagai dana cadangan ketika mendadak si pencari nafkah kehilangan pekerjaan.

Nah, kalau Anda tidak punya askes untuk mengkaver risiko kesehatan anak-anak, Diana menyarankan agar Anda mencadangkan dana darurat yang terpisah dari dana darurat keluarga. “Besarnya relatif, tetapi minimal bisa menutupi biaya perawatan, baik rawat inap dan rawat jalan untuk penyakit yang umumnya diderita oleh anak-anak,” kata Diana. Penyakit itu, misalnya tifus, demam berdarah, muntaber, atau infeksi saluran pernapasan (ISPA).

Namun, bagaimana jika penghasilan tidak bisa disisihkan untuk memenuhi porsi dana darurat tersebut? Tak ada cara lain, Anda harus mulai langkah penghematan pengeluaran sehingga perlahan bisa mengumpulkan dana darurat keluarga hingga sesuai jumlah ideal.
Dana darurat bisa Anda tempatkan di tabungan, deposito, atau logam mulia.

Optimalkan BPJS

Mulai tahun ini, masyarakat Indonesia bisa menikmati jaminan kesehatan nasional melalui BPJS. “BPJS bisa mencukupi kebutuhan dasar asuransi kesehatan,” ujar Diana.

Kabar gembiranya, BPJS Kesehatan bisa melindungi keluarga hingga maksimal lima anak! Persyaratannya, selama anak-anak Anda belum menikah dan tidak punya penghasilan sendiri, berusia di bawah 21 tahun atau di bawah 25 tahun tapi tengah menempuh pendidikan formal. Bahkan BPJS juga memberi perlindungan pada anak tiri dari perkawinan yang sah, juga anak angkat.

Budi menambahkan, BPJS Kesehatan sejatinya telah cukup memadai sebagai asuransi kesehatan keluarga. Ada banyak keunggulan BPJS yang bahkan tidak dimiliki oleh asuransi kesehatan komersial, antara lain pendaftaran BPJS terbilang mudah karena tidak mensyaratkan pre-existing condition atau kondisi awal peserta. Banyak testimoni datang dari masyarakat yang telah menikmati layanan BPJS Kesehatan menunjukkan, kendati menjadi peserta ketika kondisi fisik sudah sakit, mereka tetap dilayani. “Variasi layanannya juga banyak mulai kelas 3 hingga kelas 1,” kata Budi.

Yang menarik, BPJS Kesehatan juga memberikan layanan rawat jalan. Produk asuransi kesehatan komersial jarang yang mengkaver hal ini. Kalaupun ada, biasanya preminya sangat mahal.

Lalu, berapa besar iuran BPJS Kesehatan? Jika Anda karyawan perusahaan swasta, besar iuran mencapai 4,5% dari gaji atau upah per bulan dengan pembagian 4% dibayar oleh pemberi kerja dan sisanya dibayar oleh pekerja sendiri.

Sedang iuran untuk keluarga tambahan si karyawan, terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran adalah 1% dari gaji bulanan karyawan. Iuran untuk anggota keluarga tambahan itu dibayar sendiri oleh karyawan.

Pilih askes tepat

Nah, karena BPJS Kesehatan bersifat wajib, Anda sebagai warga negara Indonesia diasumsikan telah dilindungi oleh jaminan kesehatan dari pemerintah. Namun, boleh jadi Anda masih merasa kurang sreg dengan sistem BPJS sehingga masih menimbang pembelian askes komersial untuk meleng-kapi perlindungan kesehatan bagi anak-anak Anda.

Memang, jika merujuk alur rujukan, peserta BPJS memang diarahkan untuk datang ke puskesmas sebagai rujukan pertama. Pilihan rumahsakit juga terbatas pada rumahsakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Begitu juga pilihan kelas perawatan.

Kalau kurang nyaman dengan itu, Anda masih bisa mengombinasikan layanan BPJS dengan layanan askes komersial. “Kita bisa menambahkan dengan askes lain yang memberlakukan asas coordination of benefit (COB) atau koordinasi manfaat sesuai aturan BPJS,” kata Diana.

Hingga Juni lalu, ada 30 perusahaan asuransi yang terlibat dalam kerjasama COB, antara lain Avrist Insurance, Arthagraha General Insurance, Asuransi Tafakul Keluarga, Asuransi Bina Dana Arta, Asuransi Jiwasraya (Persero). Lalu, Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, Asuransi Jiwa Generali Indonesia, AIA Financial, Asuransi Allianz Life Indonesia, dan lain-lain.

Skema COB memungkinkan dua atau lebih penanggung (payer) memberi pertanggungan pada orang yang sama untuk manfaat asuransi kesehatan. Alhasil, Anda dimungkinkan untuk naik kelas perawatan, berobat ke rumahsakit yang belum bekerjasama dengan BPJS, dan sebagainya.

Untuk memilih asuransi kesehatan yang tepat, jangan lupa perhatikan hal-hal berikut. Pertama, pastikan produk tersebut bekerjasama dengan rumahsakit provider yang sesuai dengan kebutuhan Anda. “Pilih yang biasa kita kunjungi atau dekat dengan rumah,” kata Diana.

Kedua, pilih manfaat di luar dari apa yang diberikan oleh BPJS. Misalnya, fasilitas rawat inap kelas VIP atau di atasnya, memungkinkan berobat di rumahsakit yang tidak ada fasilitas BPJS, dan sebagainya.

Ketiga, pilih skema yang sesuai dengan kebutuhan. Mau yang cashplan (santunan harian) atau hospital benefit? Skema santunan harian tidak melihat total biaya Anda di rumahsakit. Asuransi hanya membayar sesuai jumlah hari rawat inap dikalikan plafon yang Anda pilih. Sistemnya biasanyareimbursement.

Sedangkan, hospital benefit, kelebihannya adalah bisa cashless sehingga Anda tidak perlu menalangi dulu biaya rawat inap dengan uang Anda. Namun, apabila biaya perawatan melebihi jumlah plafon yang diberikan, maka nasabah harus membayar kekurangannya.

Keempat, pilih asuransi dengan tingkat premi sesuai kebutuhan. Acuannya, premi asuransi sekitar 10%-15% dari pendapatan bulanan. “Pilih juga perusahaan asuransi yang sehat,” imbuh Budi.

Kalau sudah terkaver semua, Anda sekeluarga juga bisa lebih tenang beraktivitas.

File : http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2014/276/Anak-boleh-banyak-risiko-kesehatan-tetap-terjaga/berita-umum

Tergoda Diskon Akhir Tahun? Ini Cara Menahannya

REPUBLIKA.CO.ID, Jika Anda ke pusat-pusat perbelanjaan saat-saat akhir tahun seperti sekarang, apa yang biasanya akan Anda lihat? Ya diskon besar akhir tahun dengan berbagai judul misalnya, cuci gudang, diskon sampai dengan 70 persen, beli dua gratis satu dan sebagainya.

Pusat perbelanjaan sering memanfaatkan setiap kesempatan sebagai alasan untuk memberikan diskon yang menggoda agar dapat mendongkrak angka penjualan. Jadi tidak heran jika diskon yang diberikan tidak hanya di akhir tahun saja.

Diskon-diskon yang diberikan memang cukup lumayan, kadang sampai 70 persen. Sangat menggoda bukan? Nah sebelum Anda benar-benar tergoda, simak tips berikut yang diberikan Perencana Keuangan dari Tatadana Consulting, Diana Sandjaja kepada Republika Online, Selasa (30/12) :

1. Sebelum datang kepusat perbelanjaan, coba tengok dahulu isi lemari agar kita bisa mengetahui barang apa saja yang kita miliki dan barang apa yang sebenarnya kita perlukan. Misalnya ternyata celana jeans sudah tidak muat lagi karena pertambahan berat badan, atau butuh lipstick baru karena yang lama sudah habis.

2. Tentukan batas harga yang ingin Anda beli, atau berapa dana yang Anda anggarkan untuk belanja akhir tahun.

3. Pastikan harga yang ditawarkan cukup wajar, sehingga tidak menyesal melakukan pembelanjaan

4. Tidak semua diskon menguntungkan, karena barang yang biasanya di kenakan diskon biasanya barang yang sudah out of date, ada sedikit cacat, atau kotor, pastikan Anda mengetahui dimana letak ketidak sempurnaan barang yang akan dibeli.

5. Siapkan diri Anda untuk bisa membedakan mana diskon yang memang menguntungkan Anda atau sekedar menaikan penjualan saja.

Nah selamat mencoba tips menahan godaan diskon akhir tahun dari Diana ya. Semoga berhasil.

sumber :http://m.republika.co.id/berita/gaya-hidup/tips/14/12/30/nhdmts-tergoda-diskon-akhir-tahun-ini-cara-menahannya

Ini Tanda-tanda Anda di Ambang Kebangkrutan!

REPUBLIKA.CO.ID, Kesulitan keuangan adalah momok yang tidak ingin dihadapi siapapun. Kesulitan keuangan, bahkan kebangkrutan, tapi seringkali tidak disadari.

Pola hidup yang terbiasa terlilit dalam utang membuat seseorang bisa jadi merasa keuangannya belum bermasalah.

Perencana keuangan dari Tatadana Consulting, Diana Sandjaja, CFP menjelaskan sebenarnya ada tanda-tanda atau gejala yang menunjukkan kondisi keuangan seseorang. Tanda tersebut termasuk ketika seseorang berada di ambang kebangkrutan.

Diana mengatakan, Jumat (12/12), bila penghasilan selalu minus alias tidak pernah cukup untuk membiayai pengeluaran bulanan, maka artinya kondisi keuangan Anda bermasalah. Apa lagi tanda tersebut?

* Kesulitan membayar tagihan rutin Seperti biaya listrik, uang sekolah anak, iuran keamanan, dan sebagainya.

* Tidak memiliki dana darurat ataupun habis karena digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan.

* Mulai berbelanja kebutuhan dengan kartu kredit dan kesulitan melunasinya.

* Mulai bergerilya mencari kreditur yang mau meminjami Anda uang demi menyambung hidup.

* Setiap hari bergelut dengan kesulitan finansial dan hidup di luar kemampuan finansial.

Jika Anda merasa salah satu atau kebanyakan tanda-tanda tersebut lekat dengan keseharian. Diana menyarankan untuk waspada dan mulai membenahi kondisi keuangan Anda.

ref : Ini Tanda-Tanda Anda di Ambang kebangkutan | Republika Online Mobilehttp://m.republika.co.id/…/nggktp-ini-tandatanda-anda-di-am…

7 Kebiasaan Baik Dalam Mengelola Keuangan

REPUBLIKA.CO.ID, Mereka yang berada di ambang kebangkrutan kadang tidak menyadari kalau kondisi keuangannya memiliki masalah. Bagi mereka yang telah sadar dan ingin memperbaiki diri, ada beberapa cara yang bisa dilakukan.

Menurut perencana keuangan dari Tatadana Consulting, Diana Sandjaja CFP, Jumat (12/12), ada tujuh kebiasaan baik yang bisa diterapkan untuk memiliki kondisi keuangan yang sehat. Pertama, kata Diana, susun anggaran yang realistis dalam keuangan rumah tangga. Bila anggaran yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan artinya kondisi keuangan Anda bermasalah.
Read More

Cover MYOP

Cover MYOP

Make Your Own Plan!

Buku panduan praktis belajar perencanaan keuangan.

Mau tahu apa sich perencanaan keuangan dan bagaimana memulainya, silahkan baca, praktikan dan rasakan manfaat dari membaca buku ini!

Tersedia di TB Gramedia, harga Rp. 49.800
Salam Funancialisme!

Ketika Bunga Naik, jangan panik!

Kenaikan bunga acuan BI rate kompak menyeret pengerekan bunga kredit perbankan. Tak terkecuali bunga KPR. Menyiasati kenaikan bunga KPR bisa dengan banyak cara. Opsi pengalihan KPR ke bank lain bisa menjadi pertimbangan. Tapi, pastikan langkah ini keputusan yang ekonomis!

JAKARTA. Akun media sosial Twitter menjadi ungkapan kekalutan Erlangga, karyawan swasta di kawasan Jakarta Selatan, tentang imbas kenaikan BI rate terhadap beban keuangannya. “Hari ini aku mendapatkan ‘surat cinta’ dari bank, bunga KPR naik bulan depan!” kicau Erlangga dengan kesal.

Bunga kredit pemilikan rumah (KPR) Erlangga yang semula dibebankan oleh bank sebesar 9%, mendadak naik menjadi 13%. Alhasil, nominal cicilan KPR per bulan Erlangga melonjak hingga Rp 600.000.

Bagi beberapa kalangan, angka itu mungkin hanya sejentik jari. Namun, bagi Erlangga, nominal tersebut cukup besar pengaruhnya terhadap keseimbangan arus kas keluarga.

Mau tidak mau, Erlangga harus menempuh penyesuaian agar arus kasnya tidak porak poranda. Namun, bagaimana jika setelah pengetatan pengeluaran, arus kas Anda tetap tidak mampu menopang kenaikan beban cicilan KPR?

Sejatinya, ada banyak jalan agar kenaikan beban cicilan bisa sedikit ringan. Pilihan pertama adalah bernegosiasi bunga kredit dengan pihak bank. Hanya, di tengah situasi di mana hampir semua bunga kredit melejit, Anda harus siap kecewa jika permohonan tersebut tidak diluluskan oleh bank.

Berkaca dari pengalaman nasabah KPR ketika musim bunga acuan rendah beberapa waktu lalu, bank-bank termasuk pelit dalam memangkas bunga kredit. Padahal, ketika itu BI rate sudah relatif rendah. Apalagi kini, saat bunga mendaki.

Hitung untung rugi
Opsi kedua yakni menjajaki pilihan pengalihan KPR ke bank lain alias take over KPR. Pengalihan KPR ke bank lain bisa menjadi pilihan bagi nasabah yang berharap mendapatkan bunga KPR lebih rendah. “Kadang dipilih juga ketika orang butuh dana segar untuk renovasi, atau karena ada penurunan penghasilan,” ujar Diana Sandjaja, perencana keuangan MRE Consulting.

Ada beberapa keuntungan yang bisa Anda kecap jika menempuh opsi pengalihan KPR. Selain mungkin mendapatkan bunga kredit lebih rendah di bank baru, Anda bisa memperoleh plafon utang lebih besar.

Namun, jangan tergesa memutuskan untuk take over KPR ketika apes terkena kenaikan bunga kredit. Namun, lihat dulu kebutuhan, apakah Anda sungguh-sungguh butuh melakukan take over KPR.

Maklumlah, opsi pengalihan KPR ke bank baru tidaklah gratis. Ada biaya-biaya yang harus Anda tanggung ketika menempuh pilihan tersebut. “Hitung cermat, jangan sampai pindah ke bank baru malah beban yang harus Anda tanggung lebih mahal,” kata Fauziah Arsyanti dari Fahima Advisory.

Berikut biaya-biaya yang menyertai opsi pengalihan KPR: Pertama, biaya penalti akibat pelunasan KPR lebih cepat yang dikenakan oleh bank asal. Rata-rata bank mengenakan penalti antara 1%–2% dari sisa pokok pinjaman.

Kedua, biaya pengurusan take over KPR. Bank baru akan memperlakukan KPR Anda seperti KPR baru kendati di bank lama Anda adalah debitur lama. Itu berarti, bank akan menganalisa ulang dan menilai kembali agunan KPR sebelum menyetujui permintaan Anda. Biaya-biaya itu, antara lain, biaya appraisal rumah yang menjadi jaminan, biaya survei kredit, biaya administrasi, dan biaya provisi. Juga, biaya notaris dan urusan legal lain.

Jika appraisal memakai harga pasar terkini sehingga kemungkinan harga sudah naik, maka cicilan berisiko lebih besar kendati bunganya lebih rendah. Fauziah memberi contoh, nilai jaminan KPR Anda di bank lama Rp 100 juta. Maka, uang mukanya Rp 30 juta dan plafon utang Rp 70 juta. Tenor utang 8 tahun dengan bunga fixed selama lima tahun 10,5%. Alhasil, cicilan per bulan sebesar Rp 1,08 juta. Nah, setelah selesai masa fixed rate, Anda ingin take over ke bank baru. Sisa pinjaman Anda senilai Rp 38,88 juta untuk tiga tahun.

Dalam appraisal baru, nilai agunan naik menjadi Rp 120 juta. DP turut naik 20%. Plafon sisa utang juga naik menjadi Rp 46,65 juta. Dus, kendati Anda mendapatkan bunga baru yang lebih rendah, yaitu 7,99% fixed selama dua tahun, beban cicilan justru naik menjadi Rp 1,46 juta per bulan.
Angka itu belum termasuk tetek bengek biaya administrasi proses take over KPR. “Hitung lebih dulu keseluruhan bunga yang akan dibebankan berikut biaya lain-lain sebagai pembanding apakah take over itu layak Anda tempuh,” kata Diana.

Nah, jika Anda sudah mantap dengan opsi take over KPR, berikut beberapa tawaran yang ada di perbankan:

Bank CIMB Niaga

Bank swasta nasional ini menerima take over KPR dari bank lain dengan plafon minimal Rp 100 juta. Persyaratan yang dipatok Niaga sama dengan persyaratan pengajuan KPR baru. Yakni, syarat penghasilan minimal, kelengkapan identitas, dan seterusnya. “Untuk bunga KPR take over, kami tawarkan fixed rate 10,5% setahun pertama,” ujar Arum, bagian layanan konsumen CIMB Niaga.

Biaya yang harus ditanggung debitur, antara lain biaya administrasi dan provisi masing-masing sekitar 1% dari total plafon utang yang disetujui, lalu biaya appraisal sekitar Rp 500.000.

Bank BRI

Ahmad Fauzi, sales KPR BRI, menuturkan, BRI memiliki dua skema take over KPR. Pertama, skema murni di mana bank mengucurkan plafon kredit sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh bank asal.

Kedua, skema top up. Jadi, besar pinjaman diberikan sesuai hasil appraisal agunan. Jika kredit disetujui, BRI akan melunasi sisa utang debitur di bank awal. Sisanya bisa digunakan oleh debitur untuk keperluannya. BRI menawarkan bunga tetap untuk KPR take over sebesar 8,75% selama 2 tahun.

Maksimal plafon pinjaman yang diberikan BRI adalah Rp 5 miliar. Untuk biaya, BRI mematok biaya administrasi 0,1% dan provisi 1% dari plafon kredit. “Total biaya tidak lebih dari 3% dari total utang,” ujar Ahmad.

Bank Mandiri

Bunga KPR pengalihan yang ditawarkan oleh Bank Mandiri saat ini sebesar 8,5% floating rate. Sedang, untuk pengajuan KPR baru bunganya mengambang 12,25%. “Saat ini kami tidak ada promosi bunga tetap,” ujar Rudi, layanan konsumer Bank Mandiri.

Plafon kredit maksimal yang bisa disetujui, ujar Hermanto, Sales Officer Consumer Loans Mandiri, adalah Rp 5 miliar. Adapun, biaya administrasi, provisi, notaris, juga asuransi, total sekitar 4% dari plafon kredit yang disetujui.

Bank BNI

Bank pelat merah ini memberikan bunga take over KPR sebesar 9,95% fixed selama tahun pertama. Selanjutnya, debitur dikenakan bunga mengambang.

BNI bisa menyetujui kredit dengan plafon hingga 70% dari nilai agunan. “Pengajuan take over yang bisa diproses adalah debitur yang kreditnya sudah jalan minimal setahun di bank lama,” kata David, customer service officer Bank BNI.

Untuk biaya pengalihan, BNI membebankan provisi 1% dari nilai kredit yang disetujui. Lalu biaya survei dan administrasi masing-masing Rp 300.000
dan Rp 500.000.

Bank Commonwealth

Bank asing ini menawarkan bunga tetap 10% setahun pertama bagi debitur KPR take over. Setelahnya, bunga kredit akan dipatok mengambang.

Saat ini, floating rate di Commonwealth sekitar 11%. Limit kredit yang diberikan antara Rp 100 juta hingga Rp 7,5 miliar. “Saat ini, KPR kami bebas provisi, administrasi, juga bebas penalti,” terang Arya, bagian layanan konsumen Commonwealth Bank.

Persyaratan pengajuan take over KPR juga standar. Debitur minimal berpenghasilan Rp 5 juta per bulan dan sudah bekerja minimal dua tahun.

Bank BTN
Bank spesialis KPR ini menawarkan bunga tetap 8,99% setahun pertama, untuk nilai kredit di atas Rp 250 juta. “Itu program promosi hingga 31 Desember 2013,” kata Bella, customer service officer BTN.

Bunga KPR di BTN sekarang untuk kredit di atas Rp 150 juta sekitar 11,5%. Biaya take over KPR ke BTN mencapai kisaran 7% dari total plafon kredit yang disetujui.

Masih berniat pindah KPR?   

Editor: Ruisa Khoiriyah

http://personalfinance.kontan.co.id/news/jangan-asal-pindah-bank-ketika-bunga-kpr-terbang/2014/01/10

 

Ketika Bunga Naik, jangan panik!

Kenaikan bunga acuan BI rate kompak menyeret pengerekan bunga kredit perbankan. Tak terkecuali bunga KPR. Menyiasati kenaikan bunga KPR bisa dengan banyak cara. Opsi pengalihan KPR ke bank lain bisa menjadi pertimbangan. Tapi, pastikan langkah ini keputusan yang ekonomis!

JAKARTA. Akun media sosial Twitter menjadi ungkapan kekalutan Erlangga, karyawan swasta di kawasan Jakarta Selatan, tentang imbas kenaikan BI rate terhadap beban keuangannya. “Hari ini aku mendapatkan ‘surat cinta’ dari bank, bunga KPR naik bulan depan!” kicau Erlangga dengan kesal.

Bunga kredit pemilikan rumah (KPR) Erlangga yang semula dibebankan oleh bank sebesar 9%, mendadak naik menjadi 13%. Alhasil, nominal cicilan KPR per bulan Erlangga melonjak hingga Rp 600.000.

Bagi beberapa kalangan, angka itu mungkin hanya sejentik jari. Namun, bagi Erlangga, nominal tersebut cukup besar pengaruhnya terhadap keseimbangan arus kas keluarga.

Mau tidak mau, Erlangga harus menempuh penyesuaian agar arus kasnya tidak porak poranda. Namun, bagaimana jika setelah pengetatan pengeluaran, arus kas Anda tetap tidak mampu menopang kenaikan beban cicilan KPR?

Sejatinya, ada banyak jalan agar kenaikan beban cicilan bisa sedikit ringan. Pilihan pertama adalah bernegosiasi bunga kredit dengan pihak bank. Hanya, di tengah situasi di mana hampir semua bunga kredit melejit, Anda harus siap kecewa jika permohonan tersebut tidak diluluskan oleh bank.

Berkaca dari pengalaman nasabah KPR ketika musim bunga acuan rendah beberapa waktu lalu, bank-bank termasuk pelit dalam memangkas bunga kredit. Padahal, ketika itu BI rate sudah relatif rendah. Apalagi kini, saat bunga mendaki.

Hitung untung rugi
Opsi kedua yakni menjajaki pilihan pengalihan KPR ke bank lain alias take over KPR. Pengalihan KPR ke bank lain bisa menjadi pilihan bagi nasabah yang berharap mendapatkan bunga KPR lebih rendah. “Kadang dipilih juga ketika orang butuh dana segar untuk renovasi, atau karena ada penurunan penghasilan,” ujar Diana Sandjaja, perencana keuangan MRE Consulting.

Ada beberapa keuntungan yang bisa Anda kecap jika menempuh opsi pengalihan KPR. Selain mungkin mendapatkan bunga kredit lebih rendah di bank baru, Anda bisa memperoleh plafon utang lebih besar.

Namun, jangan tergesa memutuskan untuk take over KPR ketika apes terkena kenaikan bunga kredit. Namun, lihat dulu kebutuhan, apakah Anda sungguh-sungguh butuh melakukan take over KPR.

Maklumlah, opsi pengalihan KPR ke bank baru tidaklah gratis. Ada biaya-biaya yang harus Anda tanggung ketika menempuh pilihan tersebut. “Hitung cermat, jangan sampai pindah ke bank baru malah beban yang harus Anda tanggung lebih mahal,” kata Fauziah Arsyanti dari Fahima Advisory.

Berikut biaya-biaya yang menyertai opsi pengalihan KPR: Pertama, biaya penalti akibat pelunasan KPR lebih cepat yang dikenakan oleh bank asal. Rata-rata bank mengenakan penalti antara 1%–2% dari sisa pokok pinjaman.

Kedua, biaya pengurusan take over KPR. Bank baru akan memperlakukan KPR Anda seperti KPR baru kendati di bank lama Anda adalah debitur lama. Itu berarti, bank akan menganalisa ulang dan menilai kembali agunan KPR sebelum menyetujui permintaan Anda. Biaya-biaya itu, antara lain, biaya appraisal rumah yang menjadi jaminan, biaya survei kredit, biaya administrasi, dan biaya provisi. Juga, biaya notaris dan urusan legal lain.

Jika appraisal memakai harga pasar terkini sehingga kemungkinan harga sudah naik, maka cicilan berisiko lebih besar kendati bunganya lebih rendah. Fauziah memberi contoh, nilai jaminan KPR Anda di bank lama Rp 100 juta. Maka, uang mukanya Rp 30 juta dan plafon utang Rp 70 juta. Tenor utang 8 tahun dengan bunga fixed selama lima tahun 10,5%. Alhasil, cicilan per bulan sebesar Rp 1,08 juta. Nah, setelah selesai masa fixed rate, Anda ingin take over ke bank baru. Sisa pinjaman Anda senilai Rp 38,88 juta untuk tiga tahun.

Dalam appraisal baru, nilai agunan naik menjadi Rp 120 juta. DP turut naik 20%. Plafon sisa utang juga naik menjadi Rp 46,65 juta. Dus, kendati Anda mendapatkan bunga baru yang lebih rendah, yaitu 7,99% fixed selama dua tahun, beban cicilan justru naik menjadi Rp 1,46 juta per bulan.
Angka itu belum termasuk tetek bengek biaya administrasi proses take over KPR. “Hitung lebih dulu keseluruhan bunga yang akan dibebankan berikut biaya lain-lain sebagai pembanding apakah take over itu layak Anda tempuh,” kata Diana.

Nah, jika Anda sudah mantap dengan opsi take over KPR, berikut beberapa tawaran yang ada di perbankan:

Bank CIMB Niaga

Bank swasta nasional ini menerima take over KPR dari bank lain dengan plafon minimal Rp 100 juta. Persyaratan yang dipatok Niaga sama dengan persyaratan pengajuan KPR baru. Yakni, syarat penghasilan minimal, kelengkapan identitas, dan seterusnya. “Untuk bunga KPR take over, kami tawarkan fixed rate 10,5% setahun pertama,” ujar Arum, bagian layanan konsumen CIMB Niaga.

Biaya yang harus ditanggung debitur, antara lain biaya administrasi dan provisi masing-masing sekitar 1% dari total plafon utang yang disetujui, lalu biaya appraisal sekitar Rp 500.000.

Bank BRI

Ahmad Fauzi, sales KPR BRI, menuturkan, BRI memiliki dua skema take over KPR. Pertama, skema murni di mana bank mengucurkan plafon kredit sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh bank asal.

Kedua, skema top up. Jadi, besar pinjaman diberikan sesuai hasil appraisal agunan. Jika kredit disetujui, BRI akan melunasi sisa utang debitur di bank awal. Sisanya bisa digunakan oleh debitur untuk keperluannya. BRI menawarkan bunga tetap untuk KPR take over sebesar 8,75% selama 2 tahun.

Maksimal plafon pinjaman yang diberikan BRI adalah Rp 5 miliar. Untuk biaya, BRI mematok biaya administrasi 0,1% dan provisi 1% dari plafon kredit. “Total biaya tidak lebih dari 3% dari total utang,” ujar Ahmad.

Bank Mandiri

Bunga KPR pengalihan yang ditawarkan oleh Bank Mandiri saat ini sebesar 8,5% floating rate. Sedang, untuk pengajuan KPR baru bunganya mengambang 12,25%. “Saat ini kami tidak ada promosi bunga tetap,” ujar Rudi, layanan konsumer Bank Mandiri.

Plafon kredit maksimal yang bisa disetujui, ujar Hermanto, Sales Officer Consumer Loans Mandiri, adalah Rp 5 miliar. Adapun, biaya administrasi, provisi, notaris, juga asuransi, total sekitar 4% dari plafon kredit yang disetujui.

Bank BNI

Bank pelat merah ini memberikan bunga take over KPR sebesar 9,95% fixed selama tahun pertama. Selanjutnya, debitur dikenakan bunga mengambang.

BNI bisa menyetujui kredit dengan plafon hingga 70% dari nilai agunan. “Pengajuan take over yang bisa diproses adalah debitur yang kreditnya sudah jalan minimal setahun di bank lama,” kata David, customer service officer Bank BNI.

Untuk biaya pengalihan, BNI membebankan provisi 1% dari nilai kredit yang disetujui. Lalu biaya survei dan administrasi masing-masing Rp 300.000
dan Rp 500.000.

Bank Commonwealth

Bank asing ini menawarkan bunga tetap 10% setahun pertama bagi debitur KPR take over. Setelahnya, bunga kredit akan dipatok mengambang.

Saat ini, floating rate di Commonwealth sekitar 11%. Limit kredit yang diberikan antara Rp 100 juta hingga Rp 7,5 miliar. “Saat ini, KPR kami bebas provisi, administrasi, juga bebas penalti,” terang Arya, bagian layanan konsumen Commonwealth Bank.

Persyaratan pengajuan take over KPR juga standar. Debitur minimal berpenghasilan Rp 5 juta per bulan dan sudah bekerja minimal dua tahun.

Bank BTN
Bank spesialis KPR ini menawarkan bunga tetap 8,99% setahun pertama, untuk nilai kredit di atas Rp 250 juta. “Itu program promosi hingga 31 Desember 2013,” kata Bella, customer service officer BTN.

Bunga KPR di BTN sekarang untuk kredit di atas Rp 150 juta sekitar 11,5%. Biaya take over KPR ke BTN mencapai kisaran 7% dari total plafon kredit yang disetujui.

Masih berniat pindah KPR?   

Editor: Ruisa Khoiriyah

http://personalfinance.kontan.co.id/news/jangan-asal-pindah-bank-ketika-bunga-kpr-terbang/2014/01/10

 

Manfaatkan KTA untuk modal usaha

Jika Anda ingin memanfaatkan utang konsumtif sebagai pendukung modal usaha. Diana Sandjaja, perencana keuangan MRE Consulting, mengatakan :” Anda yang terpikat memanfaatkan utang konsumtif untuk keperluan bisnis, tetap harus berhitung cermat dan berhati-hati menimbang segenap manfaat dan mudaratnya, saya sarankan tetap memakai utang sesuai tujuan. Jika untuk usaha, ya, pakailah kredit modal kerja yang bunganya lebih ringan,” imbuh Diana Sandjaja. Dibeberkan beberapa rasio keuangan untuk mengukur tingkat kesehatan bisnis kita, terutama dari sisi likuiditas.

Pertama, current ratio atau rasio lancar, yakni sejauh mana utang lancar dijamin pembayarannya oleh aktiva lancar. Angkanya bisa didapatkan dari hasil pembagian aktiva lancar dengan utang lancar. Utang kartu kredit hitungannya masuk utang lancar. Jadi, pastikan Anda punya aktiva lancar sebagai penjamin utang itu.

Kedua, average collection period alias periode waktu yang dibutuhkan untuk menagih kredit kepada pelanggan. Angkanya didapatkan dari nilai piutang usaha dibagi penjualan kredit harian. Semakin besar angka maka mengindikasikan makin besar keperluan modal. Sebagai contoh, piutang usaha Rp 430, sedang penjualan Rp 1.450. Maka, ACP sebesar 108 hari atau hampir 3,5 bulan.

Ketiga, inventory turnover ratio, yaitu berapa lama inventori alias barang dari masuk gudang hingga kemudian terjual. Angkanya diperoleh dari harga pokok penjualan dibagi persedian barang. Sebagai contoh, persediaan senilai Rp 625, harga pokok penjualan Rp 875. Maka, ITR adalah sebesar 1,4 kali. Sedangkan, jangka waktu yakni 365 hari dibagi 1,4 kali menjadi 260 hari. Ini berarti, dari persediaan menjadi barang terjual memerlukan waktu selama 260 hari.

Keempat, account payable (A/P) turnover, yaitu rasio untuk mengukur jumlah perputaran utang usaha. Anda bisa mengetahuinya dengan membagi harga pokok penjualan dengan utang usaha.Misal, utang usaha Rp 115, sedang harga pokok penjualan Rp 875. Maka, perputaran utang usaha adalah 7,6 kali. Lalu, A/P payment period berarti 365 hari dibagi 7,6 kali menjadi 48 hari. Dengan begitu, pembayaran ke supplier rata-rata adalah per 48 hari sekali.

Dari angka-angka di atas, di mana A/P turnover 48 hari sekali, sedang A/R turnover 108 hari sekali, bisa disimpulkan perusahaan itu memerlukan modal kerja yang besar. “Hal-hal seperti ini perlu dipahami agar pebisnis tidak terjebak dalam kesulitan likuiditas,” tandas Diana. Ingat, kesulitan likuiditas bisa menjadi awal petaka.

Setelah menimbang risiko dan manfaatnya, putusan akhir tetap di tangan Anda

(Sumber : www.kontan.co.id)

http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/280164-memanfaatkan-kartu-kredit-dan-kredit-tanpa-agunan-kta-sebagai-modal-usaha.html

Mau Ambil KPR? simak Info berikut!

REPUBLIKA.CO.ID, Idealnya, besar cicilan KPR atau total seluruh cicilan utang mencapai 30 persen sampai 35 persen saja dari total penghasilan. Jumlah itu sengaja dipatok agar tidak seluruh penghasilan habis hanya untuk mencicil rumah.

Uang muka yang diberikan dan jangka waktu kredit akan sangat memengaruhi besar cicilan yang harus dibayarkan. Perencana keuangan dari PT Mitra Rencana Edukasi, Diana Sandjaja, memberi ilustrasi. Bila harga rumah Rp 200 juta, suku bunga KPR 12 persen, dan penghasilan Rp 5 juta, berapa cicilan dan jangka waktu yang ideal?

Dengan penghasilan Rp 5 juta, porsi total cicilan utang idealnya hanya Rp 1,5 juta atau 30 persen saja dari penghasilan. Asumsikan tidak ada utang lain. Sehingga, Rp 1,5 juta bisa dialokasikan untuk pembayaran cicilan KPR.

Maka, dengan uang muka 30 persen atau Rp 60 juta, jangka waktu kreditnya adalah sekitar 15 tahun. Jika ingin lebih singkat periode cicilannya, uang muka harus dinaikkan lagi, misalnya, 50 persen. Demi menyingkat waktu mencicil ke sekitar 10 tahun.

Lama periode cicilan akan dilihat bank dari usia saat ini sampai pensiun. “Semakin dini mengambil cicilan, kita berkesempatan mengambil jangka waktu kredit yang cukup panjang. Jika saat ini umur kita masih 25 tahun, kita bisa mengajukan kredit sampai 15 sampai 20 tahun,” ujarnya.

Selain uang muka, ada biaya lain, seperti biaya provisi, admi nistrasi, notaris, asuransi jiwa debitur, dan asuransi kebakaran yang harus disiapkan. Untuk biaya ini, bisa dicadangkan sekitar lima persen dari harga rumah. Jangan lupa dengan pajak pembelian ataupun pajak pertambahan nilai jika ternyata harga rumah belum termasuk pajak.

Republika Online ( Desy Susilawati)

http://www.republika.co.id/berita/humaira/sana-sini/13/05/28/mnib86-mau-ambil-kpr-hitung-ini-dulu